INFODENPASAR, Badung – Sebagai bentuk konsistensi BGP Provinsi Bali dalam membersamai GTKPL dalam implementasi Kurikulum Merdeka (iKM), Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap 2 kembali digelar. Kepala BGP Provinsi Bali, Dr. I Wayan Surata, S.Pd, M.Pd., didampingi Kasubbag Umum dan Ketua tim kerja PSP IKM, hadir untuk membuka kegiatan tersebut, Minggu (26/05/2024) sore ini, bertempat di Plagoo Holiday Hotel, Nusa Dua.
Dalam agenda ini, Kepala BGP Provinsi Bali menyampaikan bahwa dari hasil analisis instrumen pendataan progress satuan pelaksana iKM Mandiri, terungkap bahwa masih ada beberapa satuan yang berada di tahap awal dan berkembang. “Tahapan ini dikembangkan sebagai langkah atau proses belajar untuk melakukan perubahan atas praktik pembelajaran dan asesmen yang perlu dilakukan pendidik saat mereka menggunakan Kurikulum Merdeka. Secara teknis pendidik dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahap yang berbeda. Namun demikian, secara filosofis setiap tahap dirancang agar pendidik tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen”, ungkap Surata dalam arahannya.
Peserta yang diundang adalah responden instrumen IKM yang sudah dianalisis berdasarkan 4 tahapan implementasi Kurikulum Merdeka, yang terbagi atas tahapan Awal, Berkembang, Siap, dan Mahir.
Beliau juga menegaskan tahapan implementasi Kurikulum Merdeka digunakan sebagai bahan diskusi antar pendidik dalam satuan pendidikan dan dalam komunitas belajar di mana pendidik menjadi bagiannya. Diskusi tersebut membahas hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai tahap masing-masing.. “Adanya pentahapan ini menunjukkan bahwa guru dan satuan pendidikan dapat mulai mengimplementasikan pada tahap yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, namun pelaksanaannya tetap berpegang pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum yang berlandaskan pada filosofi Merdeka Belajar”, tambah beliau. Apabila implementasi aspek-aspek Kurikulum Merdeka masih pada tahap awal, sudah sepatutnya diberikan dukungan karena seiring waktu satuan pendidikan akan semakin mahir serta percaya diri untuk bergerak ke tahap berikutnya.
Secara teknis pendidik dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahap yang berbeda. Namun demikian, secara filosofis setiap tahap dirancang agar pendidik tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen (Prinsip Pembelajaran dan Prinsip Asesmen dapat dipelajari dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen). Sebagai contoh, pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik merupakan praktik yang sangat dianjurkan. Namun demikian, implementasinya tidak harus langsung pada pembelajaran terdiferensiasi. Pendidik yang belum percaya diri untuk menerapkannya, dapat mulai berlatih dengan menerapkan tahap yang paling sederhana, yaitu dengan melakukan asesmen di awal pembelajaran dan kemudian menjadi lebih peka akan adanya kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda.
Selain itu, beliau juga harapannya terkait capaian GTK dalam melakukan pengelolaan kinerja pada Platform Merdeka Mengajar, agar dapat mengelola kinerja dapat mencapai persentase 100%, sesuai linimasa, mengingat bulan Juni sudah mulai proses penilaian. “Daripada fokus kepada sanksi apa yang akan didapat jika tidak melakukan, lebih baik fokus melaksanakan agenda sesuai yang direncanakan, karena Bapak Ibu berhak mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik”.
Kegiatan ini akan terselenggara selama 4 hari, pada tanggal 26 s.d. 29 Mei 2024, dan diikuti 200 orang peserta dari seluruh jenjang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, yang berdasarkan hasil analisis berada di kategori Awal dan Berkembang. Sebagai fasilitator, BGP Provinsi Bali menghadirkan praktisi yang turut andil dalam penyusunan dan analisis instrumen pemetaan kondisi implementasi Kurikulum Merdeka. Materi yang dibahas pada Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap 2 Tahun 2024 terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu Pembelajaran Berdiferensiasi, optimalisasi komunitas belajar, dan Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Sebagai keberlanjutan dari kegiatan penguatan ini, BGP Provinsi Bali akan terus memantau perkembangan satuan pendidikan dalam mewujudkan ekosistem ideal untuk implementasi kurikulum merdeka lebih optimal. (Ist)