INFODENPASAR, Denpasar – Tiga kabupaten/kota di Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar menyatakan siap membantu enam kabupaten prioritas melalui bantuan keuangan khusus (BKK).
Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Selasa (08/04/2025) memimpin langsung diskusi mereka mengenai mekanisme penyaluran BKK untuk program strategis daerah di Bali khususnya di Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.
“Karena Bali di enam kabupaten ini akan merasakan dampak support langsung dari BKK Badung, Denpasar dan Gianyar, dan juga Pemprov Bali, tiga kepala daerah ini menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali,” kata dia.
Gubernur Koster menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra BKK ini untuk pembangunan proyek strategis daerah di Bali dan enam kabupaten.
BKK ini akan diatur sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, dimana masing-masing (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar) akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan makanan dan/atau minuman kepada kabupaten prioritas.
Kemudian untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan siap untuk merealisasikan BKK, dan berharap masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemkab Badung
“Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Adi Arnawa.
Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra huga mengutarakan dukungan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu dan sekarang lebih terprogram dan terperinci.
“Intinya kami di Gianyar sangat setuju,” ujar Bupati Gianyar.
Sedangkan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini diharapkan diatur Provinsi Bali ke enam kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya.
“Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata,” katanya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Adi Lazuardi
Kantor Berita ANTARA