INFODENPASAR, Denpasar – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mengatakan penanganan kebakaran dan penyelamatan memerlukan pola yang berubah yaitu dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya lintas sektor secara terpadu.
“Kalau mengandalkan Dinas Pemadam Kebakaran saja tentu jauh dari ideal, baik dari kesiapan maupun kemampuan,” kata Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi di Denpasar, Rabu (30/09/2026).
Ia menyampaikan bahwa keterbatasan armada dan personel membuat pemerintah tidak bisa mengandalkan dinas pemadam kebakaran saja.
Konsep Samasya Raksa Bali kemudian diusung dalam rapat koordinasi, dimana dilandasi pemikiran bahwa keamanan daerah pariwisata internasional merupakan tanggung jawab bersama.
Dewa Dharmadi menjelaskan bahwa persoalan keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia masih sering menghambat penanganan di kabupaten/kota.
Ia menilai institusi seperti BUMN, TNI, Polri, hingga pengelola kawasan strategis memiliki fasilitas dan potensi besar yang harus dihubungkan dalam sistem penanganan kebakaran atau kejadian darurat.
Sebagai contoh, pengintegrasian armada pemadam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dapat dioptimalkan untuk memberikan respons awal secara cepat.
Pola penanganan dalam radius 7 kilometer juga ditekankan agar unit terdekat bisa melakukan tindakan pertama tanpa harus menunggu bantuan dari lokasi yang jauh.
“Tidak perlu menunggu dari jauh, perlu tindakan pertama oleh yang dekat,” ucapnya.
Selain itu, Satpol PP Bali juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan di Bali yang telah mencapai luas sekitar 195,95 hektare dan membutuhkan kecepatan respons.
Adapun lintas sektor yang dimaksud tidak selalu perusahaan atau lembaga besar, Dewa Dharmadi yakin menjaga Bali merupakan tugas banyak pihak sehingga peran kepala desa serta masyarakat di tingkat bawah juga harus ditingkatkan agar pelaporan tidak sekadar berbentuk video media sosial melainkan tindakan awal yang cepat.
Hasil rakor tersebut nantinya segera ditindaklanjuti dengan penyusunan mekanisme kerja sama, perjanjian kerja sama, serta standar operasional prosedur bersama.
“Dari komitmen menuju PKS dan asosiasi, kami sangat berharap pada saat penyusunan SOP nanti seluruh kekuatan bisa masuk dan kita diskusikan bersama,” katanya.
Satpol PP Bali berharap seluruh pemangku kepentingan dapat segera memetakan kebutuhan armada, peralatan, serta bentuk kontribusi nyata demi memperkuat sistem pada tahun 2027.
“Bali ini kecil, tetapi kalau digandeng dengan baik maknanya bisa ke mana-mana, karena itu seluruh unsur harus bersatu menjaga dan memelihara Bali,” ujarnya.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri Edy Suharmanto mengapresiasi langkah Pemprov Bali tersebut.
Menurut Edy, inti dari sistem kolaborasi lintas sektor ini adalah mengetahui secara pasti letak risiko dan ketersediaan sumber daya untuk dimobilisasi.
“Kita harus mengetahui di mana risiko berada, berapa sumber daya, di mana sumber daya tersedia,” kata dia.
Ia menekankan penanggulangan bencana tidak cukup hanya dengan menambah kekuatan, melainkan membangun mekanisme agar seluruh elemen bergerak dalam satu koordinasi.
Ketika terjadi bencana besar, seluruh kekuatan harus mampu digerakkan sesuai kemampuan wilayah agar penanganan berlangsung cepat, terpadu, dan menjadi solusi nyata.
“Seluruh sumber daya diperkuat bersama melalui koordinasi,” ucapnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
Kantor Berita ANTARA