INFODENPASAR, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi dengan memmberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali mengenai keterbatasan ruang fiskal, alokasi belanja modal, hingga anggaran pendidikan dalam Ranperda APBD Bali 2027.
“Saya sependapat bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab sorotan Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, hingga Fraksi Demokrat-NasDem yang mengkritisi minimnya alokasi belanja modal serta mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Pendidikan hingga Rp601 miliar.
Menjawab kekhawatiran dewan, Koster menegaskan penyusunan RAPBD Bali 2027 tetap terukur untuk mencapai target makro, seperti pertumbuhan ekonomi 6 – 6,5 persen, tingkat kemiskinan 2,75 – 3,40 persen, dan IPM 79,1 – 80.
Gubernur menilai target tersebut sangat realistis karena indikator ekonomi daerah saat ini dalam kondisi sehat, didukung pemulihan pariwisata yang stabil pada angka 22.000 kunjungan wisman harian.
“Buat ekonomi Bali itu gampang sekali menakarnya, karena 65 persen ekonomi Bali bersumber dari pariwisata,” ujar Koster.
Meski perekonomian makro dinilai aman, Pemprov Bali tetap menyiapkan langkah mitigasi fiskal dengan menaikkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) 2027 menjadi Rp150 miliar atau naik tiga kali lipat.
Dari sisi pendapatan, Koster meluruskan anggapan penurunan anggaran dengan menjelaskan bahwa rancangan pendapatan daerah pada RAPBD Bali 2027 sebesar Rp5,7 triliun awal belum memasukkan rincian dana transfer pusat dan daerah.
Proyeksi pendapatan transfer Pemprov Bali sejatinya justru meningkat Rp763 miliar lebih setelah Kementerian Keuangan menerbitkan rincian alokasi resmi pada akhir September 2026.
Sementara mengenai penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), hal itu merupakan dampak kebijakan penyesuaian pemerintah pusat yang berlaku secara nasional untuk seluruh provinsi.
Gubernur juga menegaskan target PAD Bali 2027 sebesar Rp4,5 triliun lebih dialokasikan tanpa menaikkan beban pajak warga, melainkan memaksimalkan pungutan wisatawan asing (PWA) sebesar Rp600 miliar serta tambahan dividen Bank BPD Bali usai penyertaan modal Rp445 miliar.
Adapun terkait sorotan dewan atas minimnya alokasi belanja modal dan pendidikan, Koster memastikan efisiensi dilakukan dengan memangkas operasional rutinitas birokrasi demi mengamankan pelayanan publik utama.
“Evaluasi terus dilaksanakan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik di tengah-tengah ruang fiskal yang terbatas,” tuturnya.
Khusus untuk anggaran pendidikan, Koster menjelaskan pengalokasiannya sudah dikunci sesuai regulasi untuk membiayai gaji guru, pembangunan ruang kelas baru, operasional sekolah, hingga kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
Kantor Berita ANTARA