INFODENPASAR, Denpasar – Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyarankan agar Bali kembali menerapkan sanksi tegas kepada wisatawan nakal mulai dari denda hingga deportasi.
“Dulu waktu zamannya COVID-19 kan banyak wisatawan nakal yang tidak pakai masker dan akhirnya cluster di Canggu. Itu dilakukan lagi, kalau dia tidak pakai helm, pelanggaran kerja atau apa dikenakan saja Rp1 juta, dan kalau dilakukan lagi deportasi saja,” kata dia.
Saran ini muncul dalam pertemuan antara Dinas Pariwisata Bali dan pelaku pariwisata di Denpasar, Selasa (28/02/2023), yang membahas pelanggaran yang dilakukan wisatawan mancanegara.
“Itu (sanksi) sudah pernah terjadi dulu, dan itu sangat efektif. Saran saya perlakukan saja lagi, uangnya (denda) masuk ke mana harus jelas,” ujar Bagus Agung.
Ketua BTB itu mengaku tak takut kehilangan wisatawan, karena ketegasan itu justru memberikan citra positif bagi Bali yang mampu mengelola pariwisatanya dengan baik.
Terkait pelanggaran yang banyak dilakukan wisatawan mancanegara seperti pelanggaran lalu lintas, dugaan adanya tenaga kerja asing yang ilegal, hingga WNA yang menjadi pelatih sepeda motor bayaran bagi temannya, pelaku pariwisata bersama Pemprov Bali telah membentuk tim satgas.
Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut satgas terdiri dari Satpol PP, imigrasi, kepolisian, Kemenkumham, Dinas PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, PMA, Disnas Ketenagakerjaan, Kesbangpol, dan asosiasi pariwisata.
“Satgas ini diharapkan berjalan, kita tahu pariwisata ini multi sektor, jadi ketika ada kejadian pariwisata maka ini yang bergerak,” kata Tjok Bagus dalam pertemuan tersebut.
Adapun salah satu permasalahan wisatawan mancanegara yang akan ditelusuri satgas pariwisata itu adalah dugaan tenaga kerja asing yang bekerja di Bali namun tanpa izin.
“Itu ada regulasinya sesuai keimigrasian menyalahgunakan visa. Kalau tenaga asing berizin itu juga harus mengikuti aturan tenaga kerja di Indonesia secara umum dan Bali khususnya. Sudah jelas kalau orang asing ilegal kita tindak kalau tidak sesuai aturan,” tutur pejabat Pemprov Bali itu.
Oleh : Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Tasrief Tarmizi
Kantor Berita ANTARA
