INFODENPASAR, Denpasar – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyikapi keluhan masyarakat terutama terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama kuota solar yang sudah habis di tahun ini.
Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Bali, Kamis (08/12/2022) mengatakan berdasarkan hasil sidak dan dialog dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait letak persoalan kelangkaan BBM, pihaknya meminta BPH Migas untuk mengalihkan kuota BBM terutama solar yang masih ada di Provinsi lain untuk dialihkan ke Provinsi Bali yang beberapa hari menyebabkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat terutama para pelaku bisnis.
Hal tersebut, kata dia, penting dan mendesak setelah melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar terkait kelangkaan BBM khususnya BBM jenis Solar bersubsidi akhir-akhir ini mengalami kelangkaan, hingga mengakibatkan penumpukan antrian kendaraan dan kemacetan di jalan raya.
“Kami meminta juga agar lebih memperlancar distribusi solar dan juga jenis BBM lainnya agar ketersediaannya di SPBU tidak terlalu lama kosong. Selain itu, dengan kondisi normalisasi dalam beberapa hari ke depan, perlu dikoordinasikan soal penguraian kemacetan akibat antrian pengisian BBM dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian,” kata dia.
Sri Widhiyanti juga berharap aparat kepolisian ikut mengawasi dan mengantisipasi adanya pembelian solar dan BBM bersubsidi lainnya, sehingga tepat sasaran dan tidak dijadikan lahan bagi oknum tertentu yang menggunakan kesempatan ini melakukan penimbunan BBM.
“Kepada masyarakat juga diharapkan tidak panik dan melakukan panic buying yang akan mempengaruhi proses normalisasi yang sedang dilakukan,” kata dia.
Berdasarkan pantauan Ombudsman Provinsi Bali di sejumlah SPBU, ditemukan fakta bahwa mayoritas petugas mengatakan bahwa Solar dan Pertalite mengalami kelangkaan, khususnya kuota Solar untuk tahun 2022 per SPBU telah habis, sedangkan Pertamax turbo dan Dextlite masih aman.
Sementara itu, Sales Manager Retail area Jatimbalinusra PT. Pertamina Patra Niaga Gusti Anggara membenarkan bahwa kuota BBM terutama Solar dan Pertalite untuk Provinsi Bali telah habis.
Di Provinsi Bali sendiri, kata dia, telah mendapat kuota sekitar kurang lebih 191.743 ribu liter untuk JBT (Bio Solar) pada tahun 2022 oleh BPH Migas.
“Kuota BBM per SPBU sudah ditentukan oleh BPH Migas. Dalam situasi terjadi kekurangan dikarenakan kuota habis, SPBU bisa saja mendapat penyaluran BBM, namun dengan konsekuensi SPBU tersebut harus mengganti selisih biaya yang tidak murah. Tentu ini adalah langkah yang tidak mudah bagi SPBU/ Pengusaha,” kata Anggara.
Anggara menyatakan realisasi pemakaian kuota BBM per kabupaten/kota se-Provinsi Bali telah mendekati angka 100 % dimana satu kota dan tiga Kabupaten telah melewati 100% yakni Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung.
Dia mengungkapkan Pertamina area Bali normalnya menyalurkan 660.000 liter Solar per hari, namun, pada 6 Desember 2022 menyalurkan 840.000 liter Solar per hari (20% di atas normal), tanggal 7 Desember 840.00 liter Solar per hari sesuai kebutuhan masing-masing SPBU.
Dia menyatakan event G20 yang diselenggarakan pada bulan November lalu membutuhkan dan menghabiskan banyak BBM dan bisa dibilang menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM yang terjadi pada saat ini.
Namun demikian, langkah awal yang telah diambil oleh pihaknya yakni dengan melakukan pengalihan BBM antar kabupaten/kota Se- Provinsi Bali.
“Untuk pemenuhan stok BBM sampai akhir tahun, Pertamina telah menyurati BPH Migas agar diberikan izin melakukan pengalihan BBM antar Provinsi ataupun melakukan kebijakan-kebijakan yang dirasa tepat mengatasi masalah tersebut.Untuk penyaluran BBM itu ada peraturan terutama untuk BBM subsidi karena ada campur tangan pemerintah di dalamnya,” kata dia.
Saat ini, kata Anggara, Pertamina telah mengarahkan SPBU-SPBU untuk membantu menyampaikan kepada konsumen/masyarakat jika pihak Pertamina telah melakukan normalisasi terkait stok BBM dan diharapkan untuk konsumen/masyarakat agar tidak panik.
Pihaknya juga telah berkoordinasi juga dengan Terminal BBM Pesanggaran dan Manggis supaya disupply secara bersamaan agar konsumen tidak panik yang tinggal menunggu proses distribusinya saja sampai beberapa hari ke depan.
Dia pun berharap kendaraan tambang untuk proyek pemerintah yang ada di Bali agar menggunakan BBM non-subsidi untuk menekan pemakaian BBM yang sekarang mengalami kelangkaan.
Oleh : Rolandus Nampu
Editor : Budi Suyanto
Kantor Berita ANTARA
