INFODENPASAR, Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mengingatkan 389 kepala kewilayahan dan kepala dusun/kepala lingkungan di daerah itu, agar mendukung atau memberi pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, karena ribuan pengaduan sudah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Saudara-saudara inilah salah satu tonggak pelayanan publik di Kota Denpasar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Denpasar, Senin (06/11/2023).
Arya Wibawa menyampaikan Kota Denpasar saat ini memiliki total 389 orang kepala kewilayahan dan kepala dusun/kepala lingkungan yang tersebar di empat kecamatan. Tentunya hal ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Selama lima tahun terakhir, ujar dia, terdapat lebih dari 7.000 pengaduan yang diterima melalui layanan Pro Denpasar (Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar). Pengaduan mengenai infrastruktur menempati posisi teratas dan di posisi kedua ditempati oleh pengaduan lingkungan.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, kata Arya Wibawa, Pemerintah Kota Denpasar telah merancang skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan untuk beberapa rencana pembangunan.
Misalnya, untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum, revitalisasi SPAM untuk layanan air minum, revitalisasi RSUD Wangaya dan pembangunan jaringan terpadu untuk penataan wajah kota.
“Penanganan sampah dan peningkatan infrastruktur tetap menjadi prioritas, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi kepala kewilayahan dan kepala dusun/kepala lingkungan untuk memberikan masukan, menyampaikan usulan pembangunan dan memberikan pelayanan publik,” katanya.
Dalam laporannya, Camat Denpasar Selatan I Made Sumarsana mengatakan pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kewilayahan dan kepala dusun/kepala lingkungan se-Kecamatan Denpasar Selatan.
“Kami harapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka yang merupakan tonggak pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat. Melalui peningkatan wawasan kebangsaan ini diharapkan ke depannya dapat memberikan pelayanan terbaik yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.
Selain itu untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
Kantor Berita ANTARA
