INFODENPASAR, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026.
Ia dalam keterangan di Denpasar, Rabu (19/08/2026), mengarahkan agar pegawai bekerja optimal dan melahirkan berbagai terobosan inovatif guna menggenjot pendapatan daerah.
“Kita banyak program, tidak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran, oleh sebab itu, saya minta jajaran bekerja maksimal, jangan kerja biasa-biasa saja, datang jam delapan pulang jam empat,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 itu, ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di antara jajaran Pemprov Bali mengenai krusialnya dukungan anggaran dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan daerah.
Melalui kinerja yang optimal dan inovatif, jajaran OPD diharapkan dapat berlomba memberikan kontribusi terbaik sekaligus meninggalkan peninggalan (legacy) yang membanggakan bagi instansi masing-masing maupun Pemprov Bali.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026 yang sebelumnya telah menyepakati penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil PAD..
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali I Dewa Tagel Wirasa kemudian memaparkan ke Gubernur Koster bahwa hingga 14 Agustus 2026, realisasi PAD Bali tercatat mencapai Rp2,5 triliun atau tepatnya Rp2.499.175.145.467.
Capaian tersebut setara dengan 58,95 persen dari target induk yang ditetapkan sebesar Rp4,24 triliun atau rincinya Rp4.239.252.167.568.
Penerimaan daerah tersebut disokong oleh empat sektor utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Melihat data realisasi PAD, Gubernur Koster memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi kinerja OPD penghasil, meliputi Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, Dinas PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinas Kesehatan, serta unit layanan kesehatan seperti RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Ia meminta sejumlah layanan publik yang memiliki potensi dikembangkan secara komersial dapat dikelola secara profesional dengan mengadopsi pola pengelolaan ala sektor swasta.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
Kantor Berita ANTARA