INFODENPASAR, Denpasar – Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali meminta aparat penegak hukum (APH) membantu menyikapi dan menangani maraknya oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan BBM dengan menjual secara eceran menggunakan botol atau jeriken hingga ke wisatawan dengan harga Rp150.000-Rp200.000 per 1,5 liter.
“Yang pakai jeriken sama sekali jangan, kan sudah ada APH di sana ya polisi juga turun untuk bisa menertibkan,” ucap Kepala Disnaker ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (15/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini masih memperlihatkan antrean kendaraan yang mengular merata di seluruh SPBU se-Bali demi mendapatkan BBM.
Menghadapi dinamika tersebut, prioritas pengawasan diarahkan langsung kepada konsumen pengguna akhir agar penyaluran tepat sasaran.
Meski tidak ada aturan baku yang melarang secara spesifik, pembelian lewat tingkat kewajaran seperti menggunakan botol atau mengisi kapasitas tangki di luar batas normal sangat tidak dianjurkan demi asas pemerataan.
“Artinya tidak boleh menggunakan jerigen atau lewat tingkat kewajaran, walaupun tidak ada aturan ya, cuman kan jadi tidak wajar misalnya motor itu kapasitas sesuai tangkinya, terutama motor laki ya, disesuaikan paling 3-5 liter,” ujar Setiawan menjelaskan batasan wajar pengisian.
Hal serupa juga berlaku bagi kendaraan roda empat yang diimbau untuk tidak langsung mengisi tangki hingga penuh secara berlebihan dalam waktu dekat.
“Ya kan bahasanya ada diberikan kuota, tujuannya beberapa hari lagi kan bisa lagi nyari, jangan penuh langsung semua full tank, yang lainnya tidak dapat,” sambung Setiawan.
Kepala Disnaker ESDM Bali itu juga menegaskan bahwa ini bukan hanya instruksi bagi masyarakat, sebab dirinya sendiri juga merasakan terjebak antrean BBM panjang hingga berjam-jam.
Karena kondisi antrean BBM yang belum kunjung pulih, maka demi mengurai kemacetan parah dan kepadatan di jalan raya, pemerintah daerah akhirnya memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi para pegawai.
“Ya ini supaya kondisinya kita rasakan semua, sehingga kebijakan sekarang kan WFH, tujuannya untuk mengurai, biar lancar dulu masyarakat, kita cukup dengan work from home dengan daring,” tuturnya.
Meski demikian, sektor pelayanan publik tertentu dipastikan tetap berjalan sehingga koordinasi lintas sektor terus digencarkan secara masif.
Pihak Disnaker ESDM Bali juga memastikan koordinasi intensif telah dilakukan bersama Hiswana Migas untuk memastikan pasokan yang tersedia dapat segera didistribusikan secara merata.
“Ya intinya kami sudah koordinasi dengan Hiswana Migas, dan Hiswana Migas juga sama dengan kondisi yang ada, juga berusaha pasti memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang ada, jadi kalau memang barangnya tersedia, pasti akan disalurkan segera,” kata Setiawan.
Masyarakat pun kembali diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban umum sekaligus mengecam keras tindakan para oknum pengecer BBM botol yang tega mencari keuntungan di tengah kesulitan orang banyak.
“Masyarakat pun juga sama diimbau selain tertib, bagi yang oknum yang jual BBM botol sudah ada APH di sana, ya sadarlah jangan mencari keuntungan di penderitaan banyak orang,” tutur Setiawan.
Terkait langkah penegakan hukum secara langsung terhadap para penjual BBM botol tersebut, pihak Pemprov Bali menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan aparat berwajib.
Di sisi pasokan utama, Pertamina telah memberikan jaminan bahwa ketersediaan stok BBM secara nasional maupun regional terpantau aman dan terkendali.
Menurut dia, kunci utama penanganan krisis antrean BBM saat ini berada pada efektivitas pengelolaan logistik dan penyaluran di tingkat bawah agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan.
Pewarta : Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Agus Salim
Kantor Berita ANTARA