INFODENPASAR, Denpasar, Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menilai penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi adalah hal yang sangat penting karena merupakan investasi jangka panjang.
“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat, nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” kata Koster dalam keterangan Pemprov Bali yang diterima di Denpasar, Bali, Rabu (07/10/2026).
Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang bersih berkaitan erat dengan pembentukan karakter sejak bangku sekolah.
Nilai integritas tersebut diharapkan terus melekat ketika peserta didik memasuki dunia kerja, menjalankan pelayanan publik maupun mengemban tanggung jawab di pemerintahan.
Pemprov Bali menilai komitmen tersebut menjadi dorongan kuat untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Langkah itu diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi, dimulai langsung dari sekolah dan ruang kelas.
Komitmen pendidikan antikorupsi sendiri mengantarkan Provinsi Bali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Provinsi Bali dinobatkan sebagai wilayah dengan kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 memberikan apresiasi atas kecepatan dan dukungan penuh Pemprov Bali.
“Kami harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa, jadi yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” kata dia.
Setyo menjelaskan Survei Penilaian Integritas Pendidikan merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan nasional.
Instrumen tersebut mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola yang melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 sekaligus menegaskan urgensi membangun budaya antikorupsi sejak dari lingkungan satuan pendidikan terkecil.
Menurut Setyo, integritas tidak hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi semata, melainkan juga harus tumbuh melalui kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Nilai luhur tersebut dapat dimulai dari hal sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak mencontek dan tidak memalsukan tugas, kebiasaan positif lainnya seperti sikap tidak memberikan contekan, tidak memanipulasi nilai serta berani mengakui kesalahan dengan kesadaran penuh.
Peserta didik juga didorong untuk senantiasa menghormati hak orang lain serta menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab.
Sementara, Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi menambahkan pemaparan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan pencegahan korupsi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan hasil survei 2026 ini, Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali tercatat berada di angka 74,08 dalam kategori adaptif.
Sementara, skor rata-rata sembilan kabupaten/kota di Bali tercatat mencapai 77,27 dengan rincian yang relatif berdekatan, yaitu Buleleng 79,06, disusul Tabanan 78,85, Bangli 77,39, dan Klungkung 77,09.
Wilayah berikutnya adalah Karangasem dengan skor 76,93, Denpasar 76,92, Gianyar 76,52, Jembrana 76,40 serta Badung 76,26.
Lima daerah di Bali tercatat masuk dalam kategori adaptif, yaitu Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung, sementara empat lainnya yaitu Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung berada dalam kategori korektif.
KPK meminta agar capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pendidikan, dan mereka berkomitmen melanjutkan diseminasi hasil temuan dan rekomendasi survei untuk mendorong perbaikan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
Kantor Berita ANTARA