Komisi VII DPR: Bali Harus Jadi Prioritas Anggaran Sebab Sokong Devisa

0
16
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty (kedua kanan) dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan) menerima cendera mata buku foto Haluan Merah Putih dari Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar (tengah) disaksikan Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno (kedua kiri) dan Direktur Utama RRI Hendrasmo (kiri) seusai rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Studio TVRI Jawa Tengah, Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (20/2/2026). Kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut membahas perkembangan lembaga penyiaran publik (LPP) di Jawa Tengah serta mendorong program kolaborasi antara Perum LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI dalam berbagai bidang diseminasi informasi, termasuk kolaborasi memeriahkan Piala Dunia 2026 di mana TVRI memperoleh hak siar ajang tersebut. ANTARA FOTO/Aji Styawan/wsj.

INFODENPASAR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa Bali harus menjadi prioritas anggaran karena daerah tersebut merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia sekaligus penyumbang devisa terbesar sektor pariwisata nasional.

Dia mengatakan bahwa kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia mencapai sekitar 44 persen di tahun 2024, angka yang menunjukkan betapa strategisnya peran Bali dalam menopang ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif.

“Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah pusat,” kata Evita di Jakarta, Jumat (27/02/2026).

Menurut dia, Bali tidak bisa hanya dibebani target kunjungan wisatawan yang tinggi tanpa dukungan fiskal yang memadai untuk menjaga kualitas destinasi dan daya saing globalnya.

Pasalnya, dia menyampaikan bahwa berbagai tantangan nyata dihadapi Bali saat ini, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur serta konektivitas kawasan wisata.

“Semua agenda strategis tersebut membutuhkan dukungan APBN yang lebih kuat dan berkelanjutan, tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” kata dia.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, dia menegaskan bahwa penguatan Bali adalah agenda nasional.

Untuk itu, Komisi VII DPR pun akan mengawal agar kebijakan dan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata, khususnya destinasi strategis seperti Bali, benar-benar sejalan dengan kontribusi yang diberikan terhadap ekonomi negara.

“Investasi untuk Bali bukan semata kepentingan daerah, melainkan investasi untuk menjaga reputasi dan daya saing Indonesia di tingkat global,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang

Kantor Berita ANTARA