INFODENPASAR, Denpasar – Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali yang saat ini sedang mendata masyarakat yang berhak mendapat alat memasak listrik (AML) gratis akan memprioritaskan masyarakat yang memiliki usaha di bidang kuliner.
“AML itu dia alat masak listrik tentunya akan lebih efektif dan optimal bagi yang bergerak di usaha kuliner sebetulnya, artinya penerima menggantikan gas LPG 3 kilogram dengan pakai alat masak listrik,” kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan saat ditemui usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Rabu (25/10/2023).
Meski ia menugaskan Dinas ESDM Kabupaten/Kota se-Bali untuk memprioritaskan masyarakat pengusaha kuliner, tetap ditegaskan bahwa penerimanya harus memenuhi syarat lainnya, karena Bali hanya memiliki kuota sekitar 3.000 unit.
“Ada syarat teknis juga siapa saja prioritas, jadi usulan ini penting karena sudah disaring di bawah sehingga nanti verifikasinya di pusat lebih mudah. Pasti akan didorong ke sana (untuk pengusaha kuliner) karena kalau untuk keluarga suami istri bekerja kemungkinan memasaknya lebih kecil,” ujarnya.
Dengan pemberian AML dalam hal ini alat menanak nasi berbasis listrik, Disnaker ESDM Bali berharap dapat optimal dalam menggantikan peran LPG 3 kilo, dan untuk perjalanan efektif atau tidaknya akan dipantau jajaran di kabupaten/kota.
Saat ini Setiawan sedang menunggu data usulan warga penerima dari kabupaten/kota sesuai syarat teknis beberapa diantaranya seperti merupakan pelanggan PLN dengan daya maksimal 1.300 VA, berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, dan belum memiliki alat menanak nasi listrik.
Selanjutnya mereka diberi waktu hingga 31 Oktober 2023 untuk menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian ESDM untuk diseleksi dan verifikasi.
Targetnya alat menanak nasi tersebut dapat disalurkan pada tahun ini, dan untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran pemerintah daerah juga meminta surat pernyataan kepala desa yang paling mengetahui kondisi warganya.
Dari ancang-ancang 3.000 unit yang diberikan untuk Bali, Setiawan belum mematok kabupaten/kota mana yang menjadi prioritas penerima terbanyak, namun jika nanti kuota tidak dapat memenuhi jumlah penerima maka pihaknya akan menindaklanjuti.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Adi Lazuardi
Kantor Berita ANTARA
