INFODENPASAR, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menyusun tahapan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) program pemerintah pusat.
“Menindaklanjuti arahan terkait penerapan program tersebut, Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan, namun sejauh ini capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar masih belum memuaskan,” kata Gubernur Koster dalam keterangan pers di Denpasar, Rabu (01/07/2026).
Di sela Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos itu, ia mengatakan tahapan pendaftaran masih kurang lantaran sepanjang Juni masyarakat Bali masih fokus menjalankan hari raya.
Namun, sebagai provinsi percontohan, Pemprov Bali memastikan tahapan ini segera diselesaikan.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya, sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas, secara sistem kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Gubernur Koster menargetkan tahap pendaftaran dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026, bahkan lebih awal, mengingat wilayah Bali tidak besar dan warga tidak terlalu banyak.
Guna mempercepat proses pendaftaran, pada kesempatan tersebut ia juga berharap, dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar dapat menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau progres pelaksanaan percontohan digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel, jadi kami sangat mendukung, terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Koster
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) serta perluasan percontohan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) pada 43 kabupaten/kota.
Ia mengharapkan percepatan ini menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini.
Ia meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan untuk menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
“Paling lambat saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Kantor Berita ANTARA