INFODENPASAR, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menerima alokasi bantuan dana sebesar Rp500 juta dari pemerintah pusat melalui TP PKK Pusat untuk mendukung penyediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat di 10 desa sasaran.
“Jadi Bali ini mendapat Rp500 juta, ada 10 desa yang dapat, per desa mendapatkan Rp50 juta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Bali I Made Dwi Dewata di Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Bantuan dari PKK Pusat sendiri diserahkan langsung oleh Ketua Umum Tim Pembina PKK dan Posyandu Pusat Tri Suswati Tito Karnavian, kepada perwakilan desa penerima pada acara Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Registrasi Posyandu,
Bantuan tersebut diwujudkan melalui pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang dinilai masih memerlukan peningkatan fasilitas sanitasi.
“Jadi WC itu letaknya nanti di tempat umum, misalnya ada kegiatan di desa yang kekurangan toilet umum, masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut,” ujar Dwi Dewata.
Kepala Dinas PMD Dukcapil Bali itu menjabarkan dana bantuan sebesar Rp50 juta per desa tersebut disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing desa penerima untuk dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas sanitasi sesuai kebutuhan wilayah.
Program sanitasi komunal ini berjalan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan desa, di mana pemerintah desa mengajukan usulan yang kemudian diverifikasi oleh pusat.
Adapun 10 desa penerima bantuan tersebar di empat kabupaten di Bali, yakni Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng.
Kabupaten Jembrana menyasar Desa Penyaringan di Kecamatan Mendoyo; Kabupaten Bangli mencakup Desa Belandingan, Desa Songan A, dan Desa Songan B yang ketiganya berada di Kecamatan Kintamani; Kabupaten Karangasem meliputi Desa Ban di Kecamatan Kubu, Desa Jungutan serta Desa Bhuana Giri di Kecamatan Bebandem, dan Desa Nawakerti di Kecamatan Abang; Kabupaten Buleleng menyasar Desa Ringdikit dan Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Seririt.
Ia memastikan penetapan 10 desa penerima bantuan TP PKK Pusat ini murni berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi ketat terhadap usulan yang masuk.
“Untuk sementara, yang dinilai masih membutuhkan fasilitas sanitasi adalah desa-desa tersebut, mungkin tahun depan ada lagi penilaian,” ujar Dwi Dewata terkait peluang perluasan program di masa mendatang bagi desa lain yang belum kebagian.
Selain program fasilitas sanitasi, alokasi tersebut turut mendukung penguatan kelembagaan yang menyasar Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Tim Penggerak PKK.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pemahaman para kader agar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Penguatan pemahaman kader Posyandu sendiri menjadi perhatian serius Pemprov Bali yang didorong langsung oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Putri Suastini Koster di seluruh kabupaten/kota.
Peningkatan kapasitas dasar kader ini dianggap krusial sebelum pelayanan posyandu dikembangkan lebih lanjut menyesuaikan bidang dan kebutuhan warga.
Apresiasi dari pusat atas pelaksanaan pembinaan posyandu di Bali ini pun dijadikan motivasi tersendiri untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan di tingkat desa.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
Kantor Berita ANTARA