INFODENPASAR, Jakarta – Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan kepada pada pengusul untuk menyampaikan usulannya.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyampaikan Pendapat.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Salah satu poin dalam pasal itu, menurut dia, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.
Dalam rapat itu, 8 fraksi partai politik hadir yang diwakili oleh anggotanya maupun pimpinan fraksi. Di antaranya Fraksi PDIP yakni Dolfie OFP, Lasarus, kemudian Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Abraham Sridjadja.
Selanjutnya Fraksi Gerindra yang hadir yakni Budisatrio Djiwandono, Bahtra Banong. Fraksi PKB yang hadir yakni Muhammad Khozin, Cucun Ahmad Syamsurijal. Lalu Fraksi NasDem yang hadir yakni Fauzi Amro, Martin Manurung.
Lalu Fraksi PKS yang hadir yakni Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, Rahmat Saleh. Fraksi PAN yang hadir yakni Sarifudin Sudding. Dan Fraksi Demokrat yang hadir yakni Benny K Harman.
Adapun rapat itu digelar oleh Pimpinan DPR RI di ruangan rapat Komisi VIII DPR RI.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Imam Budilaksono
Kantor Berita ANTARA