INFODENPASAR.ID, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan praktik-praktik ekonomi di daerah itu agar tidak hanya meninggalkan sampah di Pulau Dewata, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Bali.
“Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi lokasi praktik ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini,” kata Koster saat peluncuran penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk dana tunai dan pembayaran nontunai UMKM, di Denpasar, Jumat (14/2/2020).
“Namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali. Bali yang kecil harus didesain dengan baik,” lanjut Koster.
Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Bali Dewa Made Indra dan sejumlah Kepala OPD menginginkan pembangunan Bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang terlibat di lapangan langsung dan berasal dari Bali.
“Itu dengan tujuan supaya mereka mampu memberikan kontribusi bagi Bali, agar semua yang digali di Bali mampu diputar dan diinvestasikan di Bali lagi,” ucapnya.
Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru, khususnya pembenahan infrastruktur, Koster mengaku selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan pemerintah daerah (institusi vertikal yang bekerja sama dengan pemerintah), wajib memiliki rekening BPD. Di samping BPD juga harus memiliki sistem perlindungan yang kuat.
Dalam kesempatan itu, Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD, yang dengan simultan terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking.
“Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian.
Ke depan, Koster mengharapkan semakin ditingkatkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD Bali.
“Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, BPD saya harapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diizinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM yang ada di bali.
Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang.
Untuk saat ini punia di sejumlah pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan tidak hanya dengan uang tunai saja.
Dengan menggunakan “barcode” maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. “Transaksi ini mempermudah dan bisa diakses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat dalam rangka mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujarnya.
Pewarta : Ni Luh
Rhismawati
Editor : Agus Salim
