Survei NRI: Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden Capai 80,17 Persen

0
18
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Kejaksaan Agung menyerahkan Rp11,42 triliun ke kas negara dari hasil penagihan denda administrasi bidang kehutanan oleh Satgas PKH sebanyak Rp7,23 triliun, penanganan perkara tipikor oleh Kejaksaan periode Januari-Maret 2026 Rp1,96 Triliun, hasil PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup Rp1,14 Triliun, penerimaan setoran pajak Rp967,7 miliar dan pendapatan negara dari penyetoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara Januari-Februari 2026 sebanyak Rp108,5 miliar. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj/pri.

INFODENPASAR, Jakarta – Nusantara Riset Indonesia (NRI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menyatakan 80,17 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam survei tersebut hanya 7,33 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 12,50 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Angka ini mencerminkan tingkat legitimasi politik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini.

“Menariknya, dari berbagai indikator kepuasan publik, aspek ketahanan energi menjadi faktor dengan persentase tertinggi, yakni 19,17 persen. Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa stabilitas pasokan dan kebijakan energi nasional telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Direktur Nusantara Riset Indonesia Deni Yusup, di Jakarta, Rabu (06/05/2026).

Selain ketahanan energi, faktor lain yang turut mendorong tingkat kepuasan publik antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, dan sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.

“Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh,” ujar Deni.

Deni menegaskan bahwa ketahanan energi telah menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata publik.

Ia menilai, konsistensi kebijakan di sektor energi akan menjadi kunci dalam menjaga tingkat kepuasan publik ke depan.

Survei tersebut juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat, seperti ketidakpuasan publik paling banyak disebabkan isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13 persen.

Selain itu, terdapat pula sorotan terhadap regulasi yang belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan pembenahan sektor pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 13–22 April 2026 menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Imam Budilaksono

Kantor Berita ANTARA